Potret Kemiskinan di Jember

Jember merupakan kabupaten terluas ke-3 setelahnya Surabaya dan kabupaten Malang, bahkan APBD dari pemerintah pusat Jember mendapatkan alokasi dana mencapai 1,7 Triliun di era pemerintahan MZA Djalal. Sebagai kabupaten yang cukup luas Jember memiliki peranan penting baik di regional, maupun nasional, tetapi ada beberapa aspek yang harus menjadi kajian bersama, yakni kemiskinan di Jember masih cukup tinggi, Pendidikan masyarakat masih cukup rendah dengan indikator banyaknya masyarakat yang buta huruf, terutama masyarakat yang berada di daerah terpencil.

Pendidikan sangatlah penting sebagai wahana meningkatkan kualitas SDM masyarakat Jember, sehingga dengan SDM Meningkat, maka otomatis menjadi langkah untuk menuju daerah yang lebih maju. Program pendidikan gratis yang di canangkan oleh pemerintah baru dr. Hj. Faida MMR dan Kyai Muqit Arif, masih menjadi tanda tanya besar. Akankah program tersebut mampu untuk di realisasikan? Jika jawabannya mampu! dari mana alokasi dana yang di persiapkan untuk operasional pendidikan itu sendiri.

Menjadi diskursus bagi semua pihak, terutama bagi Dinas Pendidikan dan kebudayaan untuk mewujudkan cita-cita luhur yakni mengratiskan pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai pada tingkat menengah pertama, sehingga dengan berbekal pendidikan menimal SMA/ SMK, maka memungkinkan generasi selanjutnya masyarakat Jember akan lebih maju.

Disinilah peran penting bagi pemangku kebijakan untuk segera melakukan terobosan baru merealisasikan pendidikan gratis bagi seluruh warga Jember yang masih dalam usia produktif.

Inilah salah satu potret kemiskinan di kabupaten Jember, Maka ketika membahas masalah kemiskinan, tidak pernah lepas dari kualitas SDM  masyarakat itu sendiri untuk melakukan perubahan dalam kehidupan sosial-masyarakat. Kualitas SDM masyarakat sangat di tentukan oleh sistem pendidikan di masing-masing instansi lembaga pendidikan, walaupun secara umum tidak lepas dari kebijakan menteri pendidikan.

Oleh karena itu kemiskinan dan pendidikan dua kawah candradimuka yang memiliki banyak persoalan di dalamnya, sehingga persoalan tersebut di organisir satu persatu dan membuat bagan skala prioritas, sehingga problem yang paling penting bisa di dahulukan untuk segera di selesaikan. 

Read more ...

Pro - Kontra Pencalonan Ahok Lewat Jalur Independen

Menjelang Pilgub DKI Jakarta yangn akan dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang, pro dan kontra terus bergulir mengenai pencalonan Basuki Djahja Purnama, atau akrab di sapa Ahok. Bahkan ktitik Tajam datang dari Sekjen PDI-P Prasetio yang sekaligus menjabat DPRD DKI Jakarta, berpendapat bahwa dengan melalui Jalur Independen, muncullah istilah "Deparpolisasi".

"Deparpolisasi" yang di maksud oleh Prasetio, kurang dan lebihnya adalah "Meniadakan peran partai politik dalam proses pilkada DKI 1", sehingga apa yang menjadi pendapat Prasetio dibantah keras oleh Ahok, Mengingat bahwa Undang-undang memperbolehkan mencalonkan diri melalui jalur Independen. Artinya mencalonkan diri melalu independen tidak menjadi persoalan bagi Ahok untuk kontes DKI 1.

Jalur Independen yang di tempuh oleh Ahok, yang kemudian muncul dengan gerakan Teman Ahok, harus mengumpukan 1juta  foto copy KTP untuk kembali mendududki DKI 1.

Para relawan dan pendukung Ahok harus rela berkorban untuk mengantongi FC KTP penduduk DKI Jakarta dalam Pilgub mendatang. inilah bukti bahwa ada semacam kejenuhan dan menurnnya trust masyarakat terhadap kinerja, peran dan transparansi partai politik, jika terbukti kembali Ahok menduduki DKI 1.

Apa yang di lakukan oleh Ahok dengan para pendukungnya merupakan terobosan dan strategi baru dalam kontek dunia politik, mengingat problematika pilkada di NKRI ini yang masih setengah hati, Jika Ahok terbukti menang kembali di DKI 1, maka hal tersebut menunjukkan peran roda orpol menjadi semacam macan ompong yang hanya bisa bergaung, namun tidak mampu untuk menggigit.

Kecemburuan sosial terus terjadi selama Ahok memerintah DKI 1, munculnya para tokoh untuk mencalonkan DKI 1 seperti Yuzril Ihza Mahendra, H. Lulung, Ahmad Dhani, menjadi persaingan yang menghangat.

Apakah pesaing Ahok akan menang di DKI 1 meski mereka sudah bersatu? ini menjadi pertanyaan yang harus di urai sedemikian rupa, sehingga akan memunculkan analisa yang tajam, tepat, dan akurat. 

Sejauh ini elektabilitas Ahok masih di atas angin. para pendukung dan relawan Ahok semakin kuat dan rela untuk memperjuangkan Ahok kembali duduk di DKI 1.

Read more ...

Ahok dan Istilah "Deparpolisasi"

Gubernur DKI Jakarta telah membulatkan niat dan langkahnya untuk ikut serta dalam kontes DKI 1 yang akan dilaksanakan tahun 2017, Sebagai calon Incumbent yang berangkat dari jalur independen, tentu seudah mematangkan konsep, strategi dan implementasinya untuk menang dalam pilkada DKI.

Basuki Djahaja Purnama yang akrab di sapa Ahok, sudah memiliki relawan, pendukung yang tergabung dalam teman ahok, sementara itulah yang merupakan salah satu mesin politik untuk digunakan Ahok dalam perjalanannya meraih kekuasaan di DKI 1. Melalui jalur Independen, kririk, saran, dan pendapat dilontarkan kepada Ahok, baik negatif maupun positif.

Kritik tajam muncul dari Sekretaris DPD PDI-P Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang juga sebagai DPRD DKI Jakarta, yang menilai adanya upaya meniadakan peran partai politik dalam kontes DKI 1 dengan munculnya istilah "Deparpolisasi". Pertanyaaannya apa maksud, tujuan dari istilah Deparpolisasi yang di ungkap oleh Prasetio?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah deparpolisasi adalah "Pengurangan jumlah partai politik", mengingat adanya pengurangan jumlah partai, hakekatnya sudah terjadi di era Orde Baru yakni hanya dengan 3 partai saja yang menjadi kekuatan, Golkar, PPP, dan PDI, baru kemudian pada era reformasi kembali menjadi multi partai.

Menurut pangamat politik Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sudjito menjelaskan "Deparpolisasi itu pemandulan terhadap partai, contohnya dengan membatasi jumlah partai, tidak memberi ruang terhadap partai, dan ada kondisi politik yang bisa menghancurkan, dan menghilangkan peran partai, itu baru bisa disebut Deparpolisasi"

Dengan maju di DKI I, Ahok bisa dibilang cukup berani, karena hal itu merupakan Contestation (Merupakan Tindakan Berselisish), dalam kamus Oxford. dimana dalam contes tersebut akan muncul kawan ataupun lawan, baik dari pihak partai politik, maupun dari lainnya. Bagaimana kemungkinan Ahok bisa kembali di kursi DKI 1? tentu ini membutuhkan tenaga, pikiran, tindakan, serta financial yang cukup untuk menggerakkan sistem yang akan di bangun oleh Ahok.

Problem mendasar dalam diri Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, kembali kepada truck Record Ahok. Disisi lain Ahok juga berhadapan dengan masyarakat yang mayoritas berkeyakinan Islam dan dari golongan Jawa-Betawi.

Dalam kontes DKI 1, jalur independen sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga menjadi acuan dan menjadi langkah kongkrit bagi Ahok membulatkan niatnya untuk berkompetisi melalui jalur independen.

Pernyataan Prassetio dengan memunculkan istilah "Deparpolisasi" tentu sangat menyinggung Ahok, karena istilah tersebut meniadakan peran dan fungsi partai dalam proses-proses demokratisasi di Negeri ini, dan hal tersebut sangat melekat, sehingga menjadi salah satu hambatan bagi Ahok untuk menjabat kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Read more ...

ICC & DPRD Jember Hearing Problem Proyek Pembangunan Jember Icon

Hearing antara Indonesian Crisis Centre (ICC) dan DPRD Jember berkaitan dengan projek pembangunan Mall Jember Icon Berlangsung sengit di Gedung dewan, Kamis, (10/03), Jam 12.00

Wakil pimpinan DPRD Jember Ayub Junaidi, selaku pemimpin sidang, berkaitan dengan surat klarifikasi dari ICC yang merasa ada kejanggalan mengenai proses pembangunan Mall Jember Icon yang proses Ijin operasionalnya sudah berlangsung dua tahun yang lalu.

“Proses pembangunan Mall Jember Icon harus disikapi dengan bijak mulai dari proses perijinan, pembangunan sampai pada anggaran” tambahnya.

Dalam kesempatan Hearing tadi siang digedung dewan, hadir dari komisi C, Komisi A, dari dinas PU Bina Marga, dan Dinas PU Bina Karya, juga memberikan pendapatnya berkaitan dengan Pembangunan Mall Jember Icon.

Menurut perwakilan dari Dinas PU Syafii mengatakan “ Pembangunan Mall Jember Icon sudah melewati procedure yang benar. Surat permohonan dari PT. Wahana Citra Gemilang, masuk pada tanggal 23 Juli 2013 dan sudah disposisi oleh Bupati, yang pada waktu itu Bupatinya adalah MZA Djalal. Ijin Prinsip yang kemudian menjadi ijin-ijin berikutnya sudah ddikantongi sejak tertanggal 30 Agustus 2013” sementara itu menurut Tri Laksono “ Dasar Ijin HO dioterbitkan atas dasar kesepakatan warga, Lurah, dan Camat setempat, yang dikeluarkan tertanggal 02 September 2013”.

“ IMB dari pembangunan Mall Jember Icon di ajukan tertanggal 26 November 2013, dan dijin keluar tertanggal 02 Desember 2013, dan sudah melalui prosedur dan mekanisme yang benar” Tambah Ayub.

“Dalam Hearing antara ICC dan DPRD Jember sangat disayangkan, tidak menghadirkan PT. Wahana Citra Gemilang, Lurah, Warga sekitar, dan Camat yang ikut menyetujui adanya pembangunan Mall Jember Icon”. Tambah Isman dari pihakl Hamdal.

Menurut Isman “ Pembangunan Mall Jember Icon harus melalui pengawasan dan control dari pihak kasat lantas, Dishub, Eksekutif maupun legislative, sehingga proses pembangunan di Jember tidak terkotak-kotak”. 

Baca Juga : Penumpang Gelap Warnai Dinamika Poltik Jember

Read more ...

Faida di Harapkan Mampu Memimpin Jember Dengan Konsep Trilogi Pembangunan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember yang di laksanakan pada rabu 9 Desember 2015 telah usai, Pemerintahan eksekutif  di pimpin oleh dr. Faida MMR dan H. Abdul Muqit Arif sebagai nahkoda dengan slogan Jember Baru Jember Bersatu, yang dilantik pada hari rabu, 17 Februari 2016. sementara itu pimpinan Legislatif di pimpin oleh Thoif  Zamroni berusaha keras untuk melakukan sinergisitas sebagai salah satu upaya untuk melakukan perubahan kabupaten Jember menjadi kota yang maju. Jember merupakan kabupaten terbesar di Jawa Timur, setelahnya Surabaya dan Malang, dengan tingkat populasi masyarakat mencapai 2 juta penduduk yang terdiri dari masyarakat petani, nelayan, pengusaha, dan masyarakat profesional. 

Dari seluruh penduduk Jember, 90 % adalah masyarakat muslim, namun di Jember masih banyak ketimpangan baik di aspek ekonomi, social-politik, kesehatan, pendidikan, dan social-budaya. Dari aspek pendidikan masyarakat Jember masih bisa di katakana tertinggal dari daerah lainnya, dengan tingkat buta huruf yang cukup besar, sangat mempengaruhi terhadap konstruksi berpikir dari masyarakat itu sendiri dalam proses pembangunan Jember menajadi lebih baik. Hasil bincang-bincang dengan salah satu tokoh Jember, Agustono menyatakan, bahwa Jember harus dibangun dengan konsep Tri Logi, Yaitu : 1. Jajaran pemerintah Jember Mulai dari eksekutif, legislative, yudikatif dan masyarakat Jember harus memiliki akhlaqul karimah yang bisa di pertanggungjawabkan baik secara vertical maupun secara horizontal. 2. Pemerintah dan jajarannya serta masyarakat Jember harus memiliki ilmu yang amaliah, yakni ilmu bermanfaat baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun dalam konstek yang lebih besar lagi yaitu dalam struktur pemerintahan sesuai dengan kompetensi yang di amanahkan. 3. Segala perbuatan manusia yang di hasilkan oleh akal dan pikiran memiliki perilaku dan dampak, baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun orang banyak, maka konsep Amal yang Ilmiah, merupakan bentuk pertanggungjawaban dari sebuah pikiran,yang kemudian menghasilkan perilaku, baik itu positif maupun negative, tidak bisa kita pungkiri merupakan akibat dari suatu sebab yang telah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Prinsip dari Tri Logi pembangunan ruhnya berada dalam karakter  gotong royong atau (Partisipasi Publik) dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hal itu menjadi suatu tradisi yang dikemas dalam kehidupan dan pembinaan masyarakat bermartabat sampai wafat. Munculnya berbagai persoalan yang konplek di kabupaten Jember, mulai dari maraknya pengedaran jenis-jenis Narkoba, Terorisme, Birokrasi Kotor, Ruang Tata Letak kota Jember masih menyisakan banyak masalah dari rezim yang lama, sehingga proses pembangunan Jember menuju perubahan signifikan harus benar-benar di kawal, oleh LSM, tokoh agama, Jurnalis, dan masyarakat secara umum, sehingga tranparansi, akuntabilitas, stabilitas, serta managerial yang kuat sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam rangka menyeimbangkan pemerintahan bersih, aman, dan sejahtera bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Bupati dan Wakil Bupati dengan 22 janjinya memiliki keyakinan akan mencapai visinya dalam pembangunan Jember dalam rentang waktu 5 tahun kedepan, oleh karenanya para relawan,  pendukung, dan orang-orang yang berkompeten di bidangnya mampu menjadi energy baru dalam pemerintahan yang baru ini. Munculnya gagasan untuk melakukan tes Urine terhadap para pejabat dan keryawan di Pemkab Jember, disambut baik oleh para LSM, Tokoh Agama maupun masyarakat umum, mengingat peredaran Jenis Narkoba tidak hanya terindikasi pada kaula muda “pengangguran”, namun ditubuh birokrasi juga demikian, sehingga Tes Urine menjadi senjata utama untuk menciptakan pemerintahan bersih. Menurut salah satu direktur TraPP (Transparansi Akuntabilitas dan Partisipasi Publik) Miftahul Rachman yang akrab di panggal cak Memet ini mengatakan “bahwa data pada tahun 2015 peredaran Jenis Narkoba di Indonesia mencapai 48 Triliun”. 

Indikasi pengedaran Jenis Narkoba ini juga sangat kuat bergerak di tubuh para pejabat Negara, sehingga dengan melakukan tes Urine sebagai bentuk nyata penanggulangan dan pencegahan terhadap pemakaian barang haram tersebut. Dengan demikian sangat Tepat Bupati Jember dr. Faida MMR tidak akan melindungi para pejabat yang positif pemakai, sehingga ada konsekuensi logis untuk di tanggung oleh pejabat yang positif memakai obat-obat terlarang itu. Menciptakan pemerintahan bermartabat sampai wafat merupakan gagasan bagus untuk dicermati, di konsep dan di Implementasikan dalam pemerintahan. Adapun hal itu tentu juga akan menuai pro dan kontra di kalangan para pejabat, yang hal itu tentu para pejabat di Daerah Jember akan berusaha dengan keras untuk mencegah dan melakukan upaya untuk menghalangi munculnya Perbub Tentang Larangan pemakaian Jenis-jenis Narkoba. 

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/akhmadf/membentuk-pemerintahan-yang-bermartabat_56da4ad8509373c62722bd70

Read more ...

Pengrusakan Lahan Petani Pinggir Hutan Oleh Oknum

Pengrusakan lahan milik Mistarum (40) tahun, di Dusun Sumbewr Klopo, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang terjadi pada Senin (29/02/2016), menjadi urusan yang panjang antar lembaga. Lahan yang ditanami oleh Mistarum merupan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Perjanjian dengan pihak Perhutani, sebagai salah satu tangan panjang dari negara, bahwa masyarakat boleh menanami, merawat, dan petani mendapatkan 25% dari hasil penanaman pohon di lahan milik Negara tersebut.

Mistarum (40), Husen (45), Liadi (40) Ulum (40) merupakan warga Dusun Sumber Klopo yang tidak terima terhadap penebangan yang di lakukan oleh salah satu oknum Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sehingga dari pengursakan terdiri dari Pohon Duren, Mahoni, Pete, dan Kopi, dan di taksir kerugian Petani mencapai Rp. 4.500.000.

Selanjutnya Mistarum yang tergabung dalam FKPHBM (Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) melaporkan pengrusakan tersebut kepada pihak Kapolsek Kecamatan Bangsalsari untuk di tindaklanjuti.

Dalam aturan yang dibuat oleh pemerintah bahwa Masyarakat harus melakukan kontrak dengan pihak perhutani dengan alokasi waktu selama 2 tahun penggarapan, dan pemerintah (Perhutani) tidak berhak menyewakan, menjual aset Negara dalam bentuk apapun, namun faktanya bahwa jual beli tersebut kerapkali terjadi.

"Inilah fakta bahwa masyarakat pinggiran hutan merasa geram, karena terus ditakut-takuti dengan menyewa preman untuk mengusir petani dari lahan yang sedang di garap, dan inilah yang disebut pembodohan terhadap rakyat" Tandas Husen

Peristiwa penebangan hutan ini tidak hanya terjadi pada saat ini saja, tetapi dari dulu telah berulang kali pengrusakan lahan milik petani dilakukan oleh orang yang tidak di kenal, artinya ada beberapa fakta yang perlu untuk dicermati: Pertama rakyat pinggiran acapkali mendekati tekanan dari pihak pemerintah yang membuat rakyat seringkali ketakutan, ketika seringkali diperlakukan tidak adil oleh aparat keamanan. Kedua rakyat pinggiran hutan merasa lemah dan tidak punya kekuatan untuk melawan tirani. ketiga : rakyat menjadi objek untuk dibodohi, sebab para pejabat culas hanya mencari keuntungan untuk memperkaya diri.

Dengan demikian kondisi ini perlu dicermati, baik oleh pemerintah kabupaten, maupun oleh pemerintah pusat.

Read more ...

Presiden Jokowi Instruksikan Deregulasi

Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran kementerian dan kepala daerah untuk melakukan deregulasi besar-besaran untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

Presiden yakin memaksimalkan penyerahan anggaran adalah jalan keluar terbaik saat ekonomi terpuruk akibat turunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar AS.

Deregulasi yang dimaksud Presiden Jokowi adalah terobosan administrasi yang memutus rantai birokrasi yang menghambat terserapnya anggaran negara.

"Kita sudah bahas khusus soal ini kemarin dengan kementerian dan kepala daerah. Harus ada terobosan berupa deregulasi besar-besaran," katanya di Surabaya, Selasa (25/8/2015).

Presiden Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak pesimistis menghadapi turunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar AS. Dia menegaskan, negara masih memiliki anggaran yang cukup untuk menggairahkan kembali perekonomian dalam negeri.

"Jangan mengikuti arus psikologi lemahnya nilai tukar mata uang. Harus ada terobosan agar kita bisa tetap survive," ujarnya. 

Baca juga: Presiden Jokowi: Jangan Pesimistis, Kita Masih Pegang Duit.

Negara, kata Presiden Jokowi, masih memiliki anggaran yang cukup untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri.

"APBN masih Rp 460 triliun, APBD Rp 273 triliun, dan BUMN masih Rp 130 triliun. Itu belum termasuk dana pihak swasta. Intinya kita masih pegang duit," ujarnya.

Tidak hanya itu, kata Presiden Jokowi, pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan sudah membuat instrumen untuk mencari jalan keluar terkait melemahnya nilai tukar rupiah.

Sayangnya, menurut Presiden Jokowi, pengaruh eksternal yang menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS memang lebih mendominasi.

"Pengaruh eksternal dalam konteks saat ini lebih kuat, seperti krisis Yunani, naiknya suku bunga di Amerika, dan banyak lagi yang terjadi di negara luar," ujarnya.

Presiden Jokowi lantas meminta semua pihak, termasuk media, untuk membuat masyarakat Indonesia tetap optimistis menghadapi masalah ekonomi global ini dan meyakinkan bahwa negara ini masih bisa melewati Krisis global dengan potensi yang dimiliki.

"Jangan membuat berita-berita yang membuat masyarakat menjadi semakin pesimistis," katanya.

Read more ...