Presiden yakin memaksimalkan penyerahan anggaran adalah jalan keluar terbaik saat ekonomi terpuruk akibat turunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar AS.
Deregulasi yang dimaksud Presiden Jokowi adalah terobosan administrasi yang memutus rantai birokrasi yang menghambat terserapnya anggaran negara.
"Kita sudah bahas khusus soal ini kemarin dengan kementerian dan kepala daerah. Harus ada terobosan berupa deregulasi besar-besaran," katanya di Surabaya, Selasa (25/8/2015).
Presiden Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak pesimistis menghadapi turunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar AS. Dia menegaskan, negara masih memiliki anggaran yang cukup untuk menggairahkan kembali perekonomian dalam negeri.
"Jangan mengikuti arus psikologi lemahnya nilai tukar mata uang. Harus ada terobosan agar kita bisa tetap survive," ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi: Jangan Pesimistis, Kita Masih Pegang Duit.
Negara, kata Presiden Jokowi, masih memiliki anggaran yang cukup untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri.
"APBN masih Rp 460 triliun, APBD Rp 273 triliun, dan BUMN masih Rp 130 triliun. Itu belum termasuk dana pihak swasta. Intinya kita masih pegang duit," ujarnya.
Tidak hanya itu, kata Presiden Jokowi, pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan sudah membuat instrumen untuk mencari jalan keluar terkait melemahnya nilai tukar rupiah.
Sayangnya, menurut Presiden Jokowi, pengaruh eksternal yang menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS memang lebih mendominasi.
"Pengaruh eksternal dalam konteks saat ini lebih kuat, seperti krisis Yunani, naiknya suku bunga di Amerika, dan banyak lagi yang terjadi di negara luar," ujarnya.
Presiden Jokowi lantas meminta semua pihak, termasuk media, untuk membuat masyarakat Indonesia tetap optimistis menghadapi masalah ekonomi global ini dan meyakinkan bahwa negara ini masih bisa melewati Krisis global dengan potensi yang dimiliki.
"Jangan membuat berita-berita yang membuat masyarakat menjadi semakin pesimistis," katanya.
Deregulasi yang dimaksud Presiden Jokowi adalah terobosan administrasi yang memutus rantai birokrasi yang menghambat terserapnya anggaran negara.
"Kita sudah bahas khusus soal ini kemarin dengan kementerian dan kepala daerah. Harus ada terobosan berupa deregulasi besar-besaran," katanya di Surabaya, Selasa (25/8/2015).
Presiden Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak pesimistis menghadapi turunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar AS. Dia menegaskan, negara masih memiliki anggaran yang cukup untuk menggairahkan kembali perekonomian dalam negeri.
"Jangan mengikuti arus psikologi lemahnya nilai tukar mata uang. Harus ada terobosan agar kita bisa tetap survive," ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi: Jangan Pesimistis, Kita Masih Pegang Duit.
Negara, kata Presiden Jokowi, masih memiliki anggaran yang cukup untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri.
"APBN masih Rp 460 triliun, APBD Rp 273 triliun, dan BUMN masih Rp 130 triliun. Itu belum termasuk dana pihak swasta. Intinya kita masih pegang duit," ujarnya.
Tidak hanya itu, kata Presiden Jokowi, pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan sudah membuat instrumen untuk mencari jalan keluar terkait melemahnya nilai tukar rupiah.
Sayangnya, menurut Presiden Jokowi, pengaruh eksternal yang menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS memang lebih mendominasi.
"Pengaruh eksternal dalam konteks saat ini lebih kuat, seperti krisis Yunani, naiknya suku bunga di Amerika, dan banyak lagi yang terjadi di negara luar," ujarnya.
Presiden Jokowi lantas meminta semua pihak, termasuk media, untuk membuat masyarakat Indonesia tetap optimistis menghadapi masalah ekonomi global ini dan meyakinkan bahwa negara ini masih bisa melewati Krisis global dengan potensi yang dimiliki.
"Jangan membuat berita-berita yang membuat masyarakat menjadi semakin pesimistis," katanya.
0 Comments